Mendagri Larang Kepala Daerah Keluar Wilayah

3 July 2009 - 19:46

PAMULANG – Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto melarang semua kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, walikota dan camat untuk meninggalkan wilayahnya selama masa kampanye hingga pelantikan presiden.

"Saya sudah mengeluarkan surat edaran ke setiap daerah di seluruh Indonesia agar tidak keluar dari wilayahnya selama proses kampanye hingga pelantikan,"katanya usai melakukan pertemuan dengan KPU, Bawaslu, Panwaslu, KPUD Provinsi dan Kabupaten Tangerang, Penjabat Walikota Tangerang Selatn M Shaleh di Aula Kantor Walikota Pamulang Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Jumat (3/6).

Larangan tersebut sengaja dilakukan agar nantinya setiap kepala daerah mengetahui semua persoalan yang terjadi di wilayahnya disamping untuk menjaga stabilitas yang ada. Dan hal ini dilakukan bukan untuk melakukan intervensi atau tekanan kepada masyarakat untuk memilih calon tertentu.

“Kepala daerah harus bisa menempatkan diri. Mereka bukan masuk ke persoalan pemilu tapi, ekses yang dihasilkan dalam pemilu. Tinggal di tempat bukan mempengaruhi. Stabilitas sangat penting,” paparnya.

Ditegaskannya,  hak politik setiap kepala daerah sudah diberikan. Mereka diperbolehkan mengikuti kampanye asalkan sudah mengajukan cuti. Hak politik juga diberikan bukan untuk mengarahkan dan mempengaruhi. Mendagri juga memberikan 4 acuan. Pertama, Pemda berkewajiban mendukung kelancaran pemilu. Daftar pemilih tetap (DPT) yang belum akurat diteliti terus. Kedua, memfasilitasi untuk bantuan logistik. Jangan sampai penyaluran terlambat. Ketiga, fasilitasi sampai kegiatan yang berbentuk bimbingan teknis (bintek) ekslusif. Keempat, aparat harus netral.

“Netralitas PNS dijaga benar. Pemilu harus jujur dan adil. Masyarakat agar gunakan hak pilihnya. Jangan ada intervensi,” katanya. (cha)