Komisi A Minta Depdagri Fasilitasi Penyelesaian Aset

10 March 2010 - 12:03

KOTA TANGERANG,TO- Komisi A DPRD Kota Tangerang melayangkan surat kepada Departemen Dalam Negeri (Depdagri) terkait penyelesaian aset antara Kota dan Kabupaten Tangerang. Selain melayangkan surat, komisi A juga sudah berdialog dengan pejabat Depdagri soal penyelesaian aset-aset tersebut.

Menurut Ketua Komisi A Gatot Purwanto, surat yang dilayangkan ke Depdagri itu berisi permintaan DPRD dan Pemkot Tangerang agar Depdagri memfasilitasi dialog antara Kota dan Kabupaten Tangerang untuk menyelesaikan status kepemilikan aset.

Mengacu kepada Undang Undang Nomor 2 tahun 1993, seharusnya aset-aset itu sudah diserahkan kepada Kota Tangerang, dalam hal ini sebagai daerah pemekaran Kabupaten Tangerang. Batas penyerahan aset itu seharusnya 1 tahun setelah Kota Tangerang berdiri. ”Tapi sampai usia yang ke-17, aset-aset itu tak kunjung diterima oleh Kota Tangerang,” kata Gatot dalam siaran rilisnya di situs Pemkot Tangerang.

Selama ini, Surat Edaran (SE) Depdagri yang digunakan oleh Pemkab Tangerang sebagai dasar hukum pengelolaan aset-aset tersebut dinilai tidak cukup kuat. “Lebih tinggi undang undang ketimbang surat edaran,” paparnya. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan aset tersebut Kota dan Kabupaten Tangerang haus duduk satu meja yang difasilitasi oleh Depdagri.

Berdasarkan catatan komisi A DPRD Kota Tangerang, jumlah aset-aset Kabupaten Tangerang yang berada di wilayah Kota Tangerang berada di 43 titik. Tapi data yang dicatat pihak kabupaten lebih dari 50 titik. Aset-aset itu antara lain; Stadion Benteng, RSU Tangerang, Gedung Pendopo, Lapangan Ahmad Yani dan sejumlah aset lainnya.(cha)