JK Mengaku Bertanggung Jawab Secara Moral

29 July 2010 - 22:22

JAKARTA, TO- Mantan Wakil Presiden RI Periode 2004-2009, Muhammad Jusuf Kalla (JK) menyatakan, sebagai penggagas program konversi minyak tanah ke gas Elpiji 3 Kilogram (kg) pihaknya merasa bertanggung jawab secara moral dalam penanganan tabung gas tersebut.

Program ini harus dilanjutkan karena bermanfaat. Bahwa ada ekses penggunaan tabung gas Elpiji 3 Kg di masyarakat, tentu tugas pemerintah untuk meningkatkan sosialisasinya, kualitas produksi sampai pengawasan di masyarakat, yang diperbaiki.

Oleh sebab itu, Kalla mengakui menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan berbicara empat mata pukul 10.00 wib di ruang pertemuan khusus di lantai 3 Wisma Negara, Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (29/7).

"Ya, selain membicarakan soal rencana dan program-program yang dijalankan Palang Merah Indonesia (PMI), saya menyampaikan soal penanganan tabung gas Elpiji yang harus selalu terus diperbaiki," tandas Kalla, yang sejak awal akhir tahun lalu dipercaya menjadi Ketua Umum PMI Pusat, di Jakarta.

Menurut Kalla, bersama Presiden Yudhoyono ia mendiskusikan upaya perbaikan pelaksanaan tabung gas, mulai dari sosialisasi, produksi, kualitas tabung, selang dan regulator sampai dengan pengawasannya di masyarakat.

"Saya juga sampaikan usulan perbaikan-perbaikan. Akan tetapi, maaf, saya tidak bisa merincinya lebih jauh soal penanganan tabung gas tersebut. Usulan itu sudah saya sampaikan ke Presiden. Biar dibahas oleh pemerintah," tambahnya.

Kalla mengaku ia menyampaikan pentingnya program konversi minyak tanah dengan gas Elpiji 3 kilogram saat ini, terutama untuk mengurangi beban subsidi anggaran dan perbaikan lingkungan mengingat penggunaan gas Elpiji lebih bersih dan ramah dengan lingkungan. Penggunaan gas Elpiji dapat mengurangi pemakaian minyak tanah yang selama ini mendapat subsidi dari pemerintah.

"Program tersebut harus terus dilanjutkan karena bermanfaat. Bahwa ada ekses dari penggunaan tabung gas Elpiji 3 Kilogram di masyarakat, tentu tugas pemerintah untuk terus meningkatkan sosialisasinya, kualitas produksinya sampai dengan pengawasannya di masyarakat yang diperbaiki. Karena ini sudah menjadi program pemerintah," lanjutnya.

Terpisah, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, seusai mendampingi Wakil Presiden Boediono bertemu dengan Asosiasi Minyak Indonesia di Istana Wapres menyatakan, pihaknya menunggu laporan mengenai penarikan tabung gas 3 Kilogram sebanyak 9 juta.

"Itu menjadi tanggung jawab Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia dan Menko Kesejehteraaan Rakyat. Biar mereka yang menangani dulu. Bagi rakyat adalah bagaimana penggunaan tabung gas 3 Kilogram itu aman, aman dan aman. Itu penting," tandasnya.

Menteri Perindustrian MS Hidayat menambahkan, pihaknya mengusulkan kepada Menko Kesra selaku Tim Penanggulangan Tabung Gas 3 Kilogram untuk menyertakan Sucofindo atau supervisor lainnya agar setia tabung yang akan didistribusikan diperiksa standar kualitasnya.

"Itu untuk menjaga kualitas produksi tabung meskipun sudah memiliki label Standar Nasional Indonesia," kata Hidayat. (kr/kmps)